Home Blog

Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH.MPA:

0

Dalam Kerumitan dan Kesemrawutan Perlu Nilai Operasional & Komperehensif

Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung, Prof.Dr.H.Achmad Sanusi, SH.MPA mengemukakan, negara Indonesia itu  mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bukan hanya negara  secara fisik, namun juga makna  keindonesiaan kita mengalami pertumbuhan  dan perkembangan.“

Selain lingkungan eksternal Indonesia  yang mengalami pertumbuhan  dan perubahan  juga  lingkungan internal Indonesia mengalami perubahan, pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan itu membuat apa yang tadinya teratur menjadi  rumit (complex) dan semrawut (chaos),“ ujarnya dalam kegiatan  seminar nasional “Revitalisasi Nilai-Nilai Nahdatul Ulama Dalam Mengawal Demokrasi“ berlangsung  baru-baru ini di kampus Uninus Jl. Soekarno Hatta No. 530 Bandung.

Kegiatan seminar secara resmi dibuka Rektor Uninus, Dr.H.Didin Wahidin M.Pd serta  pada kesempatan tersebut juga hadir pembicara  yakni Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia  (PSIK-Indonesia) Jakarta Yudi Latif, MA,P.Hd menyampaikan makalah  “NU dan Politik Kebangsaan”, serta materi lainnya  disampaikan Erfianto  Sanaf SH,MH,  Drs.KH.Chozin Humaidi serta Dr.Abdul wahid  Maktub.MBA.

Menurut Achmad Sanusi seperti diberitakan Koran Giwangkara kerumitan dan kesemrawutan itu akibat etos birokratisasi  bertemu dengan etos  demokrasi  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas terbentang ini. Birokrasi menawarkan  keseragaman, formalisme dan keteraturan serta perubahan melalui kebijakan. Namun kebijakan sering menjadi sumber masalah baru dan bukannya menjadi  instrumen perubahan  dan solusi masalah. Pada sisi lain dengan berbagai bentuknya  muncul etos demokratisasi di tengah publik  yang mendabakan  pengakuan atas keragaman, pengembangan daya kreatif dan subtansialisme. Begitu pula  dalam berbagai kehidupan, berjumpa antara formalisme etos birokratisasi ini dengan semangat subtansialisme dalam etos demokrasi. Musyawarah misalnya menjadi pertempuran dua etos ini dalam tatanan politik. Dalam dunia pendidikan juga sama halnya. Begitu pula dalam praktek ekonomi, formalisme berbisnis mencari laba berganti jadi mencari  dan memburu rente dengan praktek percaloan dan semacamnya yang memperpanjang jalur tanpa nilai tambah.

“Oleh sebab itulah reformasi hanya bisa dipandang sebagai proses mengembalikan pada subtansi tersebut. Pendidikan bukan melahirkan orang berijazah melainkan orang baik, politik bukan melahirkan kekuasaan melainkan kemaslahatan sosial, ekonomi bukan berarti memperoleh laba melainkan kesejahteraan bersama,” kilahnya.

Selanjutnya Achmad Sanusi menjelaskan bahwa perubahan praktek yang berlangsung  pada lingkungan eksternal negara-bangsa Indonesia  ini mempengaruhi juga pada praktek di Indonesia.

Dia mencontohkan liat saja beberapa petani ditangkap polisi karena melakukan pemuliaan benih padi dengan cara melakukan penyilangan. Karena petani dianggap melanggar Undang Undang Perbenihan yang melindungi kepentingan produsen benih bersetifikat. Padahal praktek pemuliaan benih itu lumrah dilakukan para petani dan menjadi semacam kompetensi  yang dimiliki leluhur kita dalam praktek pertanian. Artinya apa yang bisa dan biasa dilakukan menjadi tidak boleh dan tidak bisa dilakukan lagi. Inillah kerumitan  dan kesemrawutan yang kita alami. Dalam kondisi seperti  ini perlu adanya keharusan untuk kembali pada nilai-nilai. Tentu saja nilai–nilai yang operasional dan nilai-nilai komperehensif yang berlandaskan pada wahyu dan kemampuan serta potensi yang dimiliki manusia sendiri yakni kemampuan berpikir, merasakan atau berpikir rasional di tengah kondisi seperti itu juga diperlukan kemampuan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai  yang bukan hanya pada landasan dan motivasi tindakan melainkan  juga menjadi tujuan tindakan. Ada enam sistem nilai yang bisa ditawarkan pada tingkat pribadi,komunitas,organisasi,masyarakat dan bangsa. Sistem nilai tersebut mencakup nilai-nilai teologis, logis, rasional, etis hukum, estetis, fisik fisiologis dan teleologis.

Dalam prakteknya nilai-nilai tersebut dijalankan manusia terkadang keseluruhannya secara bersamaan. Kadang-Kadang  manusia mempertentangkannya untuk mencari dalih mana nilai yang diprioritaskan, sehingga lebih mengutamakan nilai teleologis (nilai guna/manfaat) dibandingkan nilai lain, seperti para koruptor yang mencuri uang negara. Ada kalanya nilai-nilai itu diambil hanya yang menunjang  kepentingan dan semangat egosentrismenya saja.

“Nilai-nilai itu sesungguhnya menjadi pendorong kemajuan yang membuat kita bergerak secara dinamik dalam  spiral dinamika dari tingkat,tahap instinktif,initiatif menjadi manusia yang mengetahui, menjalankan, merasa dan berkeyakinan,” ujar Achmad Sanusi yang pada tanggal 31 Agustus 2014 menginjak usia 85 taun merayakan ulang taun Tasyakur Binni’mah Melaunching buku Manajemen Strategi Pendidikan merupakan  hasil karya tulisnya.

Biodata;

Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, S.H., M.PA. (lahir di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 31 Agustus 1929; umur 88 tahun) adalah Rektor IKIP Bandung Peiode 19661971. Dia tercatat sebagai rektor ke-2 IKIP Bandung dan merupakan Pimpinan ke 4 Kampus Bumi Siliwangi sejak bernama PTPG Bandung. Dia adalah guru besar di IKIP Bandung (sekarang UPI). Achmad Sanusi pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Nusantara (UNINUS) dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung.

Nama Achmad Sanusi saat ini diabadikan menjadi nama Gedung Balai Pertemuan di Universitas Pendidikan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Karier Akademik dan Organisasi

  1. Penasihat Panglima Divisi III Siliwangi, Bandung (19581960);
  2. Sekretatis FE UNPAD, Bandung, (1960);
  3. Ketua Ikatan Sarjana Muslim Indonesia, (19631965);
  4. Ketua Persatuan Sarjana Muslim Indonesia, Jawa Barat, (19651971);
  5. Rektor IKIP Bandung, (19661971);
  6. Ketua Konsorium Ilmu Pendidikan (19691990);
  7. Dekan FPS IKIP Bandung, (19821992);
  8. Ketua Dewan Pakar ICMI Civil Jawa Barat, (19921995);
  9. Rektor UNINUS, (1999-2003)
  10. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (1999- Sekarang )

Karya Ilmiah

  1. The Dynamics of the Nationalization of Dutch-Owned Enterprises in Indonesia, (USA: Indiana University, 1963);
  2. Permasalahan dalam Pengadaan Guru SD pada Masa yang Akan Datang (Bandung: Konsorium Ilmu Pendidikan, 1989);
  3. “Pengalaman Mengelola Pendidikan Agama di PTN” (1995);
  4. Pendidikan Alternatif: Menyentuh Arus Dasar Persoalan Pendidikan dan Kemasyarakatan (Bandung: PPS IKIP Bandung, PT Grafindo Mediapratama, dan UNINUS Bandung, 1998);***(Anas Nasikhin/Berbagai Sumber)

Transportasi Online Dibekukan, Berikut Imbauan Polda Jabar

0

Bandung, Varianews.com Menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengenai transportasi online, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar), Irjen Pol Agung Budi Maryoto, mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban. Apalagi, saat ini, jasa layanan transportasi online di Jawa Barat, sementara berhenti beroperasi.

Agung menjelaskan, Polda Jabar dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, telah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat untuk melakukan langkah-langkah persuasif. Hal itu guna menjaga suasana kondusif.

“Ini kan aturan ‎pusat, Pak Gubernur sudah melayangkan surat ke Menteri Perhubungan,” ucap Agung, di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (12/10/2017).

Saat ini, Polda Jabar menunggu hasil rapat di tingkat pusat. “Pada prinsipnya, apa pun keputusannya kita mendukung,” Agung menambahkan.

Mengenai razia yang digelar Dishub yang dibantu Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, menurut Agung, sebagai salah satu langkah persuasif. Dalam razia, para pengemudi transportasi online diberikan imbauan.

Polda Jabar pun berharap tak ada kejadian yang dapat merugikan, baik sopir transportasi online maupun pengemudi angkutan umum atau transportasi konvensional.

“‎Kita semua warga Jabar saling menjaga, utamakan kepentingan masyarakat. Insyaallah ada jalan keluarnya,” Kapolda Jabar memungkasi.

Dishub Jabar Tunggu Kepastian

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat menunggu regulasi pusat terkait penataan angkutan sewa khusus atau transportasi online. Regulasi tersebut sangat penting untuk mengambil tindakan selanjutnya setelah imbauan larangan beroperasinya angkutan umum jenis ini.

Kepala Balai Pengelolaan LLAJ wilayah III Dishub Jabar Abduh Hamzah mengatakan, pihaknya telah menyurati Kementerian Perhubungan, pada 22 September 2017 lalu.

“Kita mengeluarkan surat kepada kementerian perhubungan yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat perihal permohonan penertiban pedoman tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus,” ujar Abduh di Bandung, Rabu, 11 Oktober 2017.

Dia menjelaskan, alasan Dishub Jabar mengirimi surat tersebut untuk meminta kepastian hukum dari pusat dalam menciptakan sebuah keadilan dan persaingan usaha yang sehat di antara pengusaha angkutan umum.

“Salah satu poinnya soal adanya KIR dan izin seperti yang berlaku di angkutan konvensional. Untuk kesetaraan, angkutan sewa khusus juga harusnya begitu,” terang dia.

Mengingat saat ini urusan kewenangan berada di kementerian pusat, Abduh mengatakan, pihaknya hanya sebatas melakukan komunikasi antara angkutan konvensional dan transportasi online.

“Sambil menunggu keputusan kita tetap lakukan pembinaan. Bukan hanya ke angkutan sewa khusus saja, tapi juga secara umum ke angkutan konvensional,” jelasnya.

Abduh mengimbau kepada pengendara angkutan sewa khusus untuk tidak beroperasi sampai perizinan keluar dari Kemenhub pada 1 November nanti. *(Anas Nasikhin / ant)

Menaker Cari Model Pengelolaan Koperasi Karyawan

0

Jakarta, Varianews.com – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mencari contoh pengelolaan koperasi yang sukses sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Menaker melakukan kunjungan ke Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) di Jakarta Selatan, Kamis, untuk mempelajari koperasi yang dinobatkan sebagai Koperasi Karyawan Terbesar di Indonesia versi Majalah Peluang tahun 2015 itu.

“Tujuan saya ke sini adalah untuk mencari role model koperasi karyawan atau koperasi serikat pekerja/serikat buruh. Nanti kita juga akan melihat koperasi karyawan yang tidak bagus sebagai pembanding,” kata Menaker.

Pemerintah disebutnya terus mendorong pendirian koperasi-koperasi yang berada di perusahaan agar dapat berkembang dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

“Kami terus melakukan pembinaan kepada serikat pekerja/serikat buruh mengenai pendirian dan pengelolaan koperasi. Kita juga minta perusahaan-perusahaan turut membantu pendirian koperasi pekerja dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan koperasi,” ujarnya.

Koperasi dinilai sebagai salah satu badan usaha yang bagus karena merupakan entitas bisnis yang berpihak kepada rakyat.

Hanif berharap koperasi dapat dikelola secara profesional dan inovatif sehingga bisa bersaing.

Dari hasil pertemuan dengan pengurus Kisel, Menaker menjelaskan bahwa koperasi tersebut merupakan salah satu contoh koperasi karyawan yang bagus dengan aset di atas Rp1 triliun dan keuntungan sekitar Rp6,2 triliun pertahun.

Menaker mengatakan agar sebuah koperasi karyawan dapat berkembang maka perlu dilakukan pengatutan dalam manajemen keanggotaan dan pengurus koperasi, manajemen pengembangan usaha, manajemen keuangan dan pemodalan serta manajemen pemasaran.

Keberadaan koperasi pekerja disebutnya sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi pekerja terutama untuk keadaan mendesak seperti kegiatan simpan pinjam untuk keperluan biaya masuk sekolah atau keluarga sakit.

“Bahkan jika modal sudah cukup kuat, koperasi bisa memberikan bantuan bagi pekerja di perusahaan untuk berdagang atau berwirausaha,” ujarnya. *(Anas Nasikhin / ant)

6.265 Ruang Kelas di Kabupaten Bogor Rusak

0

Bogor, Varianews.com – Komite Pemantau Legislatif Indonesia mendata ada 6.265 ruang kelas di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rusak dan membutuhkan penanganan secepatnya untuk menciptakan sekolah yang aman bagi anak-anak.

“6.262 ruang kelas rusak tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, terbanyak di Kecamatan Parung sekitar 34 persen, Tenjo Laya, Jonggol juga 34 persen, Cariu 31 persen, Bojong Gede 29 persen dan rumpin 20 persen,” kata Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak kepada wartawan di Bogor, Minggu.

Ia menjelaskan, 6.265 ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2016 yang menjadi acuan dalam pengajuan anggaran infrastruktur pendidikan di 2017.

Menurut dia, terdapat 188.340 anak yang selama ini terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam kondisi tidak aman dan nyaman. Bahkan terancam keselamatannya dan 140.820 anak terpaksa belajar di ruang kelas sekat atau bahkan di teras rumah warga karena kekurangan ruang kelas.

“Kondisi disayangkan di waktu bersamaan dari studi kajian yang kami (Kopel) lakukan ditemukan sekitar Rp1,2 triliun dana Silpa yang mengendap di Kabupaten Bogor,” kata Anwar.

Melihat kondisi tersebut, Kopel mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memperbaiki ruang belajar yang rusak tersebut. Agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan aman serta nyaman.

Selama dua tahun terakhir, Kopel fokus pada sekolah aman yakni konsep sekolah yang aman dari kerusakan infrastruktur. Beberapa kondisi sekolah yang ditemukan lantai marmer pecah, dinding retak, atap plaform ambruk, dan tidak memiliki mebeler.

“Konsep aman yang diusung adalah anak-anak terhindar dari kerusakan bangunan sekolah,” katanya.

Anwar mengatakan, berdasarkan fakta di lapangan dan mengendapnya Silpa Rp1,2 triliun membuat Kabupaten Bogor dinilai gagal dalam menyediakan sekolah yang aman bagi anak-anak.

“Karena itu KOPEL mengadvokasi Pemkab Bogor untuk membantu sekolah yang aman bagi anak-anak,” katanya.

Agustus 2017 lalu, Kopel Indonesia telah menyerahkan peta jalan penyelesaian sekolah rusak di Kabupaten Bogor. Namun hingga kini peta jalan tersebut belum masuk dalam penyusunan LPJM yang menjadi transisi pemerintah untuk merencanakan pembangunan.

“Kami melihat belum ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan sekolah rusak ini,” katanya.

Walau Pemkab Bogor telah berupaya melakukan perbaikan infrastruktur sekolah setiap tahun. Seperti tahun 2017 ini dari Rp147 miliar yang dianggarkan hanya mampu mengakomodir 200 ruang kelas baru dengan estimasi per kelas Rp160 juta.

Ia mengatakan, upaya tersebut juga tidak mampu menjawab persoalan karena beberapa faktor seperti alokasi anggaran infrastruktur minim, sistem pendataan yang tidak akurat dan pengawasan pengerjaan proyek yang lemah.

“Kopel berharap Pemkab Bogor segera memperbaiki praktek penganggaran yang tidak sehat ini. Lakukan pembenahan pada perencanaan anggaran daerah, penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran, pemberian prioritas anggaran pada penyelesaian 6.265 ruang kelas rusak,” kata Anwar. *(Anas Nasikhin / ant)

Polri Tawarkan Dua Metode Kerja Densus-Tipikor

0

Jakarta, Varianews.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menawarkan dua metode kerja Detasemen Khsusus Tindak Pidana Korupsi, sehingga kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan bisa efektif dan efisien.

“Pertama, dibentuk satu atap dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga kepemimpinannya bukan dari Polri namun kami usulkan satu perwira tinggi bintang dua Kepolisian, satu dari Kejaksaan, dan satu dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Tito dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dengan metode pertama itu kekuatan di pimpinan bukan subordinat namun kolektif kolegial dan sulit diintervensi.

Di sisi lain menurut dia, tanpa mengurangi tugas Kejaksaan, Densus di Kejaksaan bisa melakukan kewenangannya.

Metode kedua menurut Tito, tidak perlu satu atap namun seperti Detasemen Khusus 88 Anti-teror, dipimpin perwira tinggi Polri berbintang dua.

“Namun di Kejaksaan ada Satgas khusus sehingga bisa koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Seperti Densus 88, sudah ada Satgas penuntutan di Kejaksaan tujuannya agar tidak ada bolak balik perkara ketika berkas selesai,” ujarnya.

Tito menegaskan bahwa kehadiran Densus Tipikor bukan untuk menegasikan rekan-rekan di penegak hukum lainnya dan bukan untuk menyaingi kerja KPK namun kasus korupsi sangat luas sehingga harus berbagi dalam penanganan kasus.

Selain itu menurut dia, Densus Tipikor bukan menegasikan Kejaksaan namun institusi itu bisa tetap menangani penyidikan dan penuntutan di luar tim yang dimitrakan bersama dengan Densus.

“Saya tegaskan bahwa kehadiran Densus Tipikor Polri bukan menegasikan rekan-rekan penegak hukum lain, bukan untuk menyaingi KPK dan Kejaksaan. Namun kasus korupsi sangat luas sehingga bisa bagi tugas,” ujarnya. *(Anas Nasikhin / ant)

Pemkab Cianjur Akan Survei Ulang Kios di Puncak

0

Cianjur, Varianews.com Pemkab Cianjur, Jawa Barat, akan melakukan survei ulang lokasi kios pedagang di kawasan Puncak-Cipanas yang dibongkar beberapa hari lalu karena ratusan pedagang merasa dirugikan karena keberadaan kios mereka tidak menyalahi aturan.

Perwakilan pedagang di wilayah Ciloto-Puncak, Bobby, Jumat, mengatakan hal tersebut menjadi tanya tanya besar bagi pedagang karena mereka menduga pembongkaran yang dilakukan tanpa survei apakah kios tersebut melanggar atau tidak.

“Banyak kios yang berdiri diatas tanah atau lahan pribadi, namun tetap dibongkar paksa, termasuk jadwal yang telah ditetapkan pun dilakukan satu hari sebelumnya,” kata Bobby.

Setelah pembongkaran dilakukan, tambah dia, pemerintah kembali melakukan survei yang jelas telah merugikan pedagang yang selama ini diketahui berjualan di area yang diperbolehkan.

“Seharusnya petugas dapat memberikan kepastian lebih awal terkait zona berdagang yang diperbolehkan ataupun dilarang. Melalui audiensi bersama pihak Desa Ciloto, perwakilan Bupati dan Satpol PP Cianjur, pedagang meminta solusi untuk dapat kembali berjualan,” katanya.

Pedagang mengharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih detil dari hasil verifikasi lokasi terlarang dan jika lokasi tersebut legal maka pedagang dapat membangun kembali kios mereka.

“Kami meminta bantuan atau koordinasi pemerintah untuk sama-sama membangun kembali kios atau ada lokasi alternatif untuk kami berjualan, setidaknya sampai anak-anak kami selesai sekolah,” katanya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur Pratama Nugraha, mengatakan, pemerintah setempat telah melakukan semua prosedur dengan optimal, termasuk proses survei kios yang harus ditertibkan atau tidak.

“Kami pastikan sudah melakukan survei lokasi dengan benar, empat hari sebelum pembongkaran, Kepala Bagian Pemerintahan sudah mengirimkan surat untuk memastikan lokasi yang dituju sudah tepat, namun kami tidak keberatan untuk dilakukan survei ulang,” katanya.

Sedangkan terkait keinginan pedagang untuk mendapatkan solusi pasca pembongkaran, pihaknya menjawab pemkab masih fokus menyelesaikan proses pembongkaran, rencana relokasi atau solusi lainnya masih perlu dipikirkan lebih matang dan membutuhkan diskusi lebih lanjut. *(Anas Nasikhin / ant)

Harga Cabai di Bandung Turun

0

Bandung, Varianews.com Harga cabai merah dan cabai rawit di Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung, turun dari Rp40 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram setelah sebulan terakhir berada diangka yang stabil yakni Rp40 ribu per kilogram

“Turun sekarang mah, tadinya Rp40 ribu sekarang jadi Rp30 ribu, normal lagi,” kata salah seorang pedagang cabai di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, Mimin, Jumat.

Hanya saja, tambah dia, harga cabai keriting mengalami kenaikan dibandingkan harga cabai lainnya, seperti cabai merah tanjung.

Ia menuturkan cabai keriting mengalami kenaikan Rp15 ribu dari harga sebelumnya.

“Kalau cabai keriting yang naik, tadinya Rp20 ribu sekarang Rp35 ribu,” ujar Mimin.

Mimin dan pedagang cabai lainnya mengeluhkan masih langkanya cabai di tangan petani pasca kemarau panjang bulan kemarin.

Sehingga dampaknya, tambah dia, saat ini harga cabai tidak berada di jalur yang stabil bahkan dari jarak dua hari saja, dan saat ini harga dari petani sendiri dipatok Rp21 ribu per kilogram.

“Sekarang itu enggak menentu kadang dua hari turun, kadang naik, tergantung persediaan barang di petani, sekarang dari petaninya 21 ribu,” imbuh dia.

Mimin menuturkan bahwa harga cabai sempat stabil sejak sebulan lalu, yang cenderung murah, sampai di harga Rp7000.

“(Harga) stabil kemarin pas sebulan kemarin, cabai mah stabil semua, murah. Harga sampe ke tujuh ribu,” kata dia

Hari Jadi Indramayu ke-490, Bupati Kunjungi Stand Lapas

0

Indramayu, Varianews.com Kunjungan Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah ke Lapas Indramayu dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-490, Tanggal 7 Oktober 2017 dibarengi oleh perwakilan tamu dari 15 duta besar negara sahabat.

Sebelum kedatangan para utusan Negara sahabat ini, Jajaran dari Kepolisian telah mempersiapkan upaya antisipasi pengamanan 29 orang dari 15 negara diantaranya dari USA, Rusia, Bosnia, Ecuador, Slovakia, China, Libya, Irak, Serbia, Argentina, Turki, China, Cuba, Tunisia dan Canada.

Hadir pada kesempatan itu, Wakapolres Indramayu, Kompol Ricardo Condrat jajaran Kasat dan Kapolsek Kota, perwakilan Dibudpora Kabupaten Indramayu, Satpolair, Binda Indramayu, Dishub Indramayu, Kodim 0616 Indramayu, Brimob Den-C PoldaJabar, Subdenpom Indramayu dan Danintel Kodam III/Siliwangi.

Berdasarkan data yang diperoleh rombongan tiba di Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/10/2017) pada pukul 13.30 di Station Kereta Api Jatibarang selanjutnya menuju Sanggar Mulya Bakti, Cek In Hotel Wiwi Perkasa II, Gala Dinner dengan Bupati Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu dan mengikuti upacara pembukaan pameran Pembangunan dalam rangka Hari jadi Indramayu ke-490 tahun 2017 di GOR Singalodra Indramayu.

Para Duta Besar 15 negara, melanjutkan agenda kunjungan, Minggu, (8/10/2017) ke Hutan Mangrove Karangsong, Rumah Berdikari, lokasi pembuatan perahu, Sentra pembuatan Batik Paoman, mengikuti acara Festival Tjimanoek Dermayu Art Festival, Karnaval Exotika Gadis.

Keikutsertaan Lapas Indramayu dalam Peringatan Hari jadi Kota Indramayu menurut Nanang sebagai Kasubsi Registrasi & Bimkemas sudah kedua kalinya dan mendapatkan animo serta respon positif yang cukup banyak dari masyarakat/pengunjung stand.

Giat ini menurutnya pula merupakan wadah promosi hasil produksi karya WBP dan memberikan Edukasi yang berimbang tentang stigma penjara yang berubah menjadi pemasyarakatan penuh dengan nilai pembinaan dan humanis.

Masih dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-490 Kabupaten Indramayu, Bupati Indramayu Anna Sophanah melakukan peresmian terhadap tujuh bangunan, yang selesai dibangun di tahun ini. Peresmian dipusatkan di Rumah Pintar Mutiara Bangsa Bojongsari, Indramayu, Senin (9/10).

Bupati menjelaskan, ketujuh bangunan tersebut memang selesai pengerjaannya dan diharapkan bisa segera difungsikan.

Harapannya, dengan peresmian gedung baru akan menambah semangat dan motivasi dalam bekerja.

Bupati mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan disesuaikan dengan kabutuhan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peresmian tujuh bangunan ditandai dengan penandatanganan tujuh prasasti.

Turut menyaksikan Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat, serta para kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Indramayu. Diantaranya Kepala Dinas PUPR, Didi Supriyadi, Kepala Dinas Pendidikan Ali Hasan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Odang Kusmayadi, Kepala Dinas PU Pera Suwenda Asmita, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wawang Irawan dan pejabatlainnya.

“Kami berharap setelah diresmikan, gedung tersebut dirawat dan dijaga dengan baik. Dengan demikian keberadaan gedung yang baru akan mampu mendukung peningkatan kinerja OPD yang bersangkutan,” ujar Bupati.

Sementara Kepala Bagian Pengendalian Program Setda Indramayu, Suryono menjelaskan, tujuh bangunan yang diresmikan kali ini adalah Gedung Mutiara Bangsa (RumahPintar) senilai Rp 53 miliar, gadung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 3,58miliar, gedung Dewan Kesenian Indramayu (DKI) senilai Rp 8,1 miliar, gedung Dinas Perhubungan Rp 9 miliar, gedung Inspektorat Rp 7,4 miliar, gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 2 miliar, dan gedung DPPKB Rp 3,3 miliar. (Anas Nasikhin/Rick)

Mantan Pecandu Narkoba Kini Jadi Aktivis Anti Narkoba

0

Bandung, pelitaindonews – Sesuatu yang patut dicontoh dari mantan pecandu narkoba ini. Jundullah M Fauzan (30), mantan pecandu narkoba yang kini merupakan petinju profesional, melakukan kampanye ‘Anti Penyalahgunaan Narkoba, Stigma, dan Diskriminasi’ dengan cara melakukan aksi gowes Bandung – Bali.

Event yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini bertujuan mengajak para pemuda, khususnya orang-orang yang saat ini masih terjerat oleh narkoba, untuk bersama-sama berjuang melepaskan diri dari ketergantungannya sebagai pecandu narkoba. Event ini juga bertujuan mengajak orang-orang untuk berhenti melakukan stigma dan diskriminasi terhadap pecandu.

Sejak usia 19 tahun, Fauzan jatuh bangun melawan ketergantungannya pada narkoba selama 10 tahun. Narkoba mungkin memberikan ketenangan sesaat, tapi ia membawa keterpurukan selama-lamanya. Narkoba membuat Fauzan kehilangan kesadaran, berani melakukan hal yang salah, nyaris membuat rumah tangga nya hancur, dan ia membuat keluarganya jadi bahan gunjingan. Ayah dan Ibunya yang guru mengaji sudah terbiasa mendapat hinaan karena dianggap pandai mendidik orang, tapi tak pandai mendidik anak sendiri. Padahal bukan tanpa usaha, sudah beberapa kali orangtuanya memasukkan Fauzan ke dalam panti rehabilitasi, tapi ujungnya selalu kembali lagi ke narkoba.

“Orang bilang, berhenti dari ketergantungan itu mudah. Tapi itu sulit. Sulit sekali. Coba saja kalian punya sesuatu hal atau hobi yang disuka, tapi kalian dipaksa berhenti Itu susah,” ucap Fauzan dalam siaran pers yang diterima pelitaindonews.com, Selasa (03/10/17).

Saking inginnya berhenti dari ketergantungan Fauzan terus berusaha hingga akhirnya untuk mengalihkan ketergantungannya dia lalu menggeluti olahraga tinju yang pernah ia geluti ketika kasih duduk di bangku SMP

“Disinilah (tinju) saya menemukan jati diri, hingga suatu waktu saya menjadi juara nasional dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh KTPI (Komisi Tinju Profesional Indonesia),” ungkapnya.

Ditambahkannya, Pengalaman selama 10 tahun berjuang itulah yang membuat Fauzan ingin mengkampanyekan tiga hal dengan gowes Bandung – Bali ini : Pertama, bagi yang belum mengenal narkoba, maka jangan lah sekali-kali mencobanya. Kedua, bagi yang sudah atau sedang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, ia ingin memberi semangat, bahwa meskipun sulit, tapi yakinlah bahwa siapapun bisa lepas dari narkoba dan menjadi manusia yang memberi manfaat bagi yang lainnya. Ketiga, untuk orang yang hidup di sekitar orang yang menggunakan narkoba, berhentilah melakukan stigma dan diskriminasi.

“Pengguna narkoba mungkin salah, tapi mereka masih bisa berubah. Doronglah pecandu itu untuk mengalihkan kecanduannya pada hal yang lebih positif. Stigma dan diskriminasi membuat pecandu yang ingin berubah, merasa bahwa perubahan itu tidak ada gunanya.

Fauzan yang merupakan Konselor Adiksi sekaligus pendiri Panti Rehabilitasi Saung Kawani ini berharap usahanya kali ini membawa pengaruh dan semangat positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi para pemudi pemudi di seluruh negeri ini.***(MW)

Dana Rehab Rumah Disunat?

0

Batanghari, Varianews.com – Diduga  Sekitar 32 Dana  bantuan Rehab rumah di Desa Ture kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dananya Disunat. Bantuan Rehab rumah yang berasal dari program perumahan rakyat yang jadi prioritas pemerintahan presiden Jokowi.

Program tersebut melibatkan tokoh masyarakat sesuai dengan pengajuan dari desa yang membutuhkan dengan bantuan berupa bahan bangunan dengan sistem pembangunan swakelola. Program yang melibatkan Tokoh masyarakat, pihak kecamatan serta Kepala desa tersebut tidak sesuai dengan yang diharafkan.

Diduga banyak data yang fiktif serta jumlah nilai Dana bahan bangunan yang diterima masyarakat disunat.

Jumlah nilai bahan bangunan yang seharusnya diterima masyarakat kisaran Rp 10 juta kategori rusak ringan, Rp15 juta (rusak sedang) dan 25 juta (rusak berat) hanya sampai kepada masyarakat  2 sampai lebih kurang 6 juta rupiah.

Pantauan Pelitaindonews dan LSM ABRI di lapangan khususnya desa Ture hanya ada beberapa bangunan yang selesai dengan kalkulasi nilai bahan bangunan hanya mencapai lebih kurang 5 sampai 8 juta rupiah, Itu pun masyarakat pemilik rumah tidak diberikan RAB bangunan dan nota jumlah nilai barang yang diterima. Bangunan yang seharusnya melibatkan Tokoh Masyarakat bukan dari aparat  Desa namun fakta dilapangan tidak terjadi diduga data yang diajukan fiktif.

Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan serta sosialisasi mengenai pentingnya kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Disamping itu ketidakpahaman masyarakat mengenai program bantuan tersebut yang diperuntukan untuk masyarakat sehingga dengan mudah disalagunakan.

Warga Desa Ture yang tidak mau namanya disebutkan saat dikonfimasi awak media Pelitaindonews mengatakan, bahwa Bahan bangunan yang diterima hanya berupa papan dan atap seng  diperkirakan hanya kisaran 6 juta rupiah sedangkan RAB nya mereka tidak menerima.

“itulah jumlah bahan bangunan yang kami terimah kayu racuk,seng kurang lebih 1,5 kodi nilai nya kira-kira 6 jutaanlah,bangunan dikerjakan sendiri tapi masih untung juga, tetangga ado yang dapat hanya 2 juta rupiah sehingga belum dibangun,yang mengawasi bukan orang ture sayo juga dak kenal,” ringkasnya.

Camat Pemayung M. Amin, SE  saat ditemui awak media Pelitaindonews di ruangannya mengatakan, bangunan tersebut berasal dari pusat sesuai dengan ajuan desa harus lebih dari 25 rumah baru disetujui,Desa yang dapat bantuan tersebut dikecamatan pemayung hanya 4 desa yaitu desa Ture, desa Selat, desa Lopak Aur dan Desa Teluk. Desa Ture kurang lebih 35 unit, sedangkan dirinya sebagai camat hanya mendapatkan honor per 3 bulan sesuai tupoksinya.

Kisaran dana yang dikelola untuk perehaban tersebut 10 juta (ringan), 15juta(sedang) dan 25 juta (berat) kalau hanya diterima masyarakat tidak sesuai camat berharaf kasus ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Kalau tidak sesuai laporkan saja saya sangat mendukung itu agar pelakunya kena sangsi berat,” tegasnya.

Camat Pemayung, M.Amin juga mengatakan, semua data ada di Bapeda Kabupaten Batanghari, Bagian Perencanaan khusus untuk pengolahan program ini.

“Kalau Sudah lengkap data Dirinya mendukung Pihak LSM ABRI dan media untuk melaporkan serta pemberitaan tentang kasus ini,Cari Data di Bapeda setelah itu laporkan,sayo sangat mendukung itu,” ringkasnya.

Dikatakan, sebagai monitoring dan penyambung lidah Masyarakat Kami dari Pihak media yang bekerja sama dengan LSM ABRI Jambi berharaf agar pihak penegak hukum dan Pemerintahan Kabupaten Batang hari dapat memberikan tindakan tegas tidak hanya mendengar dan menunggu laporan,demi kemajuan Kabupaten Batanghari kedepanya. (Man)