Upaya Hukum Luar Biasa, Ahok Ajukan PK

0
23

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Sabtu 17 Februari 2018, membenarkan bahwa terpidana kasus penistaaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Upaya PK atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Mei 2017 Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr itu tentu saja harus dimasukkan melalui yang sama sebagai Pengadilan yang memutus perkara, dan telah berkeukuatan hukum tetap karena sebelumnya tidak dilakukan upaya banding.

Beberapa saat setelah putusan 9 Mei 2017, Ahok yang sempat menyatakan banding lalu kemudian mencabutnya mungkin saja atas salah satu dari dua alasan, atau dua alasan sekaligus. Pertama permohonan banding dianggap akan bertele-tele, karena proses banding di Pengadilan Tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, dan upaya luar biasa yakni PK. Pada hal saat itu suasana kerumunan massa anti-Ahok dan pro-Ahok cukup memanas bahkan diseatero nusantara, yang kondisinya tidak kondusif untuk bangsa ini sehingga Ahok merasa perlu menenangkan suasana.

Saat ini mungkin dengan suasana masyarakat telah lebih tenang Ahok mengajukan PK yang tentu saja langsung dikaji Mahkamah Agung. Untuk itu Ahok hanya butuh menjalani vonis yang telah berkekuatan hukum tetap. Meenempuh PK setidaknya atas dasar salah satu dari dua alasan. Pertama karena dilatari bukti-bukti baru. Kedua, karena ada kekeliruan dalam putusan atau vonis majelis hakim. Alasan kedua lebih masuk akal digunakan oleh kuasa hukum Ahok dengan argumen bahwa majelis hakim dianggap mengabaikan pembelaan atau bukti-bukti yang diajukan.

Dalam sistem peradillan di Indonesia, PK adalah suatu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri (PN) yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi (PT) yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Namun PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan itu berupa putusan yang menyatakan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu di tingkat PN, banding pada PT, dan kasasi pada MA. Dalam upaya hukum biasa, kasasi diajukan ke MA merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan. Putusan kasasi MA bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi MA apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru (novum) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai PK antara lain Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 263 KUHAP disebutkan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: (1) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (2) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan (3) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 265 KUHAP disebutka, “Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan-kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).” Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon PK dan Jaksa untuk mengajukan bukti dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapat yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat.

Berita Acara Persidangan ditanda tangani oleh Majelis Hakim, Jaksa, Pemohon PK dan Panitera, sedangkan Berita Acara Pendapat hanya ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera. Selanjutnya, Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Pemohon dan Jaksa.

Pasal 266 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaanpeninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Dalam ayat (2) disebutkan,”Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; (b) apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa : (1) putusan bebas; (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; (3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; (4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pasal 266 ayat (3) menyebutkan, “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Sedangkan, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pasal 191 ayat (2) menyebutkan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Jika permohonan PK Ahok diterima MA maka Ahok bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan atau putusan PK tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan atau menetapkan pidana yang lebih ringan. Tetapi sebaliknya jika permohonan PK Ahok ditolak, maka lama masa pidana yang diterima Ahok akan sesuai dengan vonis hakim PN Jakarta Utara Jakarta, karena putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula berdasarkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Putusan apa yang bakal diperoleh Ahok dalam upaya PK ini, mari kita tunggu! Semoga saja keadilan masih bisa tegak di negeri ini.

Bandung, 17 Februari 2018

Bernard Simamora, Mahasiswa S2-Ilmu Hukum Semester II.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here