Home Blog Page 5

Tol Cipali Nontunai Mulai 30 Oktober

0

Palimanan, Varianews.com PT Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku operator jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) akan mulai memberlakukan pembayaran nontunai pada  30 Oktober.

“Kami akann memberlakukan pada tanggal 30 Oktober mendatang semua transaksi di tol dari tunai beralih ke nontunai,” kata General Manajer LMS Suyitno saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat.

Diberlakukannya pembayaran nontunai di tol Cipali, kata Suyitno, bisa mempercepat transaksi saat keluar, karena para pengendara tidak lagi harus menunggu kembalian dan sebagainya saat melakukan transaksi.

Suyitno mengatakan pihaknya juga sudah mulai melakukan sosialisasi kepada pengguna  dengan memasang spanduk yang dipasang di jalan tol, terutama di setiap jembatan dan tempat-tempat strategis.

Sebelum diberlakukan perbayaran nontunai pada  30 Oktober, pihaknya juga akan melakukan uji coba  nontunai di beberapa gerbang tol, di antaranya  di GT Sumberjaya pada  10 Oktober.

Kemudian di GT Kalijati mulai  12 Oktober, GT Kertajati 17 Oktober, Cikedung 19 Oktober, Subang 24 Oktober, Palimanan C1 29 Oktober dan GT Palimanan C2  31 Oktober untuk di pintu masuk.

“Kalau untuk yang di Exit pemberlakuan nontunai semua mulai tanggal 30 Oktober, kecuali di Palimanan C2 yang baru diberlakukan pada  31 Oktober,” katanya.

Suyitno menambahkan untuk pembayaran dengan nontunai di jalan tol Cipali baru mencapai 22,9 persen dari jumlah total kendaraan dan dengan diberlakukannya pembayaran nontunai ini diharapkan semua pengguana sudah siap. *(Anas Nasikhin / ant)

 

DPRD: Bandara Kertajati Harus Beroperasi 2018

0

Bandung, Varianews.comWakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Haris Yuliana menyatakan, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka harus beroperasi 2018 agar dapat digunakan untuk pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji.

“Ya, itu memang target kita bahwa Bandara Kertajati harus bisa beroperasi tahun 2018,” kata Haris kepada wartawan di Bandung, Rabu.

Ia menuturkan, Bandara Kertajati merupakan bandara yang cukup besar dan layak sebagai bandara internasional sehingga dapat digunakan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke Arab Saudi.

DPRD Jabar, kata dia, siap mengawal pembangunan bandara internasional tersebut hingga targetnya dapat tercapai pada 2018.

Ia menambahkan, upaya Pemerintah Provinsi dalam mencapai target tersebut sudah dilakukan dengan intensif, seperti dalam pembebasan lahan untuk pembangunan itu.

Menurut dia, keseriusan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyelesaikan pembebasan lahan sudah cukup untuk operasional tahap awal.

“Pembebasan lahan sampai saat ini sudah bisa pemprov laksanakan sesuai target, Insya Allah untuk tahap ini cukup untuk operasional awal,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jabar sedang membangun akses jalan tol yang terhubung langsung ke BIJB Kertajati

Pemerintah Provinsi Jabar menargetkan BIJB Kertajati dapat diselesaikan secepatnya termasuk kesiapan anggaran untuk proses penyelesaiannya.

Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah melakukan pengukuran sepanjang kurang lebih 2 kilometer untuk persiapan pembangunan jalan non-tol.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau BIJB Kertajati, Selasa (26/9) menyampaikan, Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan Bandara Kertajati bisa selesai Juni 2018.

Target pembangunan itu, kata Luhut, supaya calon jamaah haji 2018 bisa diberangkatkan dari Bandara Kertajati. *(Anas Nasikhin / ant)

Peminat CPNS 2017 Mencapai 2,43 Juta Orang

0

Jakarta, Varianews.com Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 gelombang II yang melalui laman SSCN Badan Kepegawaian Nasional (BKN) saat penutupan pendaftaran pada 26 September 2017 hingga pukul 00.01 WIB mencapai 1,29 juta orang. Bila digabungkan dengan jumlah pelamar pada gelombang pertama, yakni 1,14 juta pelamar, maka peminat CPNS di 2017 ini mencapai 2,43 juta orang.

Pelamar tersebut memperebutkan 37.138 formasi, yakni seleksi gelombang pertama sebanyak 19.210 formasi dan gelombang kedua 17.928 formasi. Kalau diambil rata-rata, maka satu jabatan diperebutkan oleh 65,5 pelamar.

Seleksi CPNS 2017 memang dilaksanakan dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama hanya dua instansi, yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Sedangkan gelombang kedua terdiri atas 60 kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Jumlah pendaftar CPNS tahun 2017 ini mendekati jumlah pelamar CPNS secara online pada 2014 yang mencapai 2.603.780 orang dan sempat tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

Saat itu, pemerintah membuka lowongan sebanyak 65 ribu formasi CPNS, terdiri atas 25 ribu formasi CPNS untuk instansi pemerintah pusat, dan 40 ribu formasi untuk pemerintah daerah. Saat itu, tingkat persaingan berada di angka 1:40.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan minus growt dalam penerimaan CPNS tahun 2017 ini. Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017.

“Dalam menetapkan kebutuhan PNS, diarahkan untuk jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional,” ujar Asman, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/9/2017).

Jabatan dimaksud adalah yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, jabatan untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum.

Jabatan lain yang dibutuhkan untuk program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk kementerian dan lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra dan putri lulusan terbaik dengan pujian atau cum laude, penyandang cacat atau disabilitas, serta putra dan putri berprestasi internasional.

Namun untuk 2017 ini, prioritas jabatan dalam pengadaan CPNS bagi instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sedangkan untuk instansi daerah diprioritaskan pada jabatan guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Kalau tahun ini ada pembukaan lowongan CPNS untuk sebagian besar pemerintah daerah, diperkirakan peminatnya akan jauh lebih banyak, dan boleh jadi memecahkan rekor MURI tahun 2014.

Pasalnya, formasi instansi pemerintah pusat tahun ini tidak ada jabatan untuk guru dan tenaga kesehatan, yang biasanya banyak dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, banyak sarjana keguruan yang hingga saat ini belum bisa melamar. *(Anas Nasikhin / ant)

Terlalu Sering OTT, KPK Jangan Lupakan Kasus Besar

0

Jakarta, Varianews.com  Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai kinerja pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini gagal menghadirkan perubahan kearah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

KPK, menurut Arsul justru banyak membiarkan kasus-kasus korupsi besar tidak terungkap, sehingga penindakan yang dilakukan gagal menimbulkan efek jera.

Kegiatan rutin operasi tangkap tangan (OTT) dan penunjukkan Muhammad Nazarrudin sebagai justice collaborator (JC) KPK dinilai sebagai salah satu kesalahan KPK.

“Silakan saja KPK menggelar OTT, namun jangan sampai justru melupakan kasus kasus korupsi besar yang juga jadi sorotan publik. Setiap tahun OTT makin banyak, artinya tindakan itu tidak berdampak pada lainnya,” ucap Arsul dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

KPK, kata Arsul, sebaiknya fokus  mengangani kasus-kasus besar. Dia menyebut banyak kasus besar yang kini terhenti penuntasannya, beberapa di antaranya kasus Bank Century, Kasus RS Sumber Waras dan banyak kasus lain yang tersangkanya sudah ditetapkan KPK.

“Anggaran tiap kasus mulai penyelidikan, penyidikan hingga eksekusi sebesar Rp 440 juta. Angka itu jauh lebih besar dari Kejaksaan yang hanya Rp 137 juta. Dengan angka yang lebih besar harusnya kasus yang ditangani KPK lebih berbobot,” kata Arsul.

Arsul menegaskan, penguatan KPK adalah kebutuhan mutlak saat ini. Namun perlu dilakukan pembenahan dari sisi internal KPK. Salah satunya komitmen untuk menanganai kasus secara tuntas tidak pandang bulu.

“Jangan sampai sudah ditersangkakan namun kemudian tidak ada proses hukum lanjutan,” tegas dia.

Sementara itu, Peneliti ICW,Menurut Tama S Langkun,  penunjukan JC kepada Nazaruddin tidak bisa dilakukan pada kasus yang melibatkan dirinya. Melainkan hanya pada kasus dimana dia sebagai pelaku minoritas.

“Jadi tidak bisa dipukul rata dia sebagai JC, harus dipilah-pilah,” Tama menandaskan. *(Anas Nasikhin / ant)

 

KPK Siap Periksa Pejabat PT Jasa Marga

0

Jakarta, Varianews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga (Persero) Kushartanto Koeswiranto dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) Tahun 2017.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sigit Yugoharto dan Setia Budi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Selain memeriksa Kushartanto Koeswiranto, KPK juga akan memeriksa satu saksi lainnya dalam kasus yang sama, yakni pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Caecilia Ajeng Nindyaningrum untuk tersangka Sigit Yugoharto dan Setia Budi.

Sigit Yugoharto merupakan auditor madya sub auditorat VII.B.2 BPK dan Setia Budi menjabat General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi.

Sebelumnya pada Rabu (27/9), KPK memeriksa Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani sebagai saksi untuk dua tersangka tersebut.

“Kami mendukung sepenuhnya pemeriksaan ini dan kami akan lebih teliti lagi masalah internal-internal di Jasa Marga,” kata Desi seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/9).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa PT Jasa Marga (Persero) mendukung penuh semua proses yang dilakukan KPK dalam penyidikan kasus tersebut.

“Kami sudah lakukan konferensi pers minggu lalu, jadi memang betul bahwa ada GM Jasa Marga yang kena masalah terkait dengan BPK kemudian kami mendukung semua proses KPK ini. Kami juga sudah berikan sanksi kepada GM kami itu,” ucap Desi.

KPK telah menetapkan seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto sebagai tersangka kasus suap berupa Harley Davidson terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada tahun 2017. *(Anas Nasikhin / ant)

Rektor Baru UNJ Mulai Benahi Kampus

0

Jakarta, Varianews.com – Pelaksana harian Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Intan Ahmad mulai membenahi program pascasarjana di kampus itu.

“Kemarin saya baru ke sana, rencananya besok ke sana lagi. Tugas utama adalah membenahi program pascasarjana, secara khusus program doktornya, selain mengawal dan mendampingi sampai ada rektor baru yang definitif,” ujar Intan di Jakarta, Rabu.

Program pascasarjana terutama program doktor mendapatkan perhatian karena pada program tersebut ditemukan praktik plagiarism.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tidak akan melakukan perombakan.

“Saya harus mempunyai peta yang lebih baik tentang UNJ, tetapi semua keputusan harus selalu saya konsultasikan kepada menteri,” jelas dia.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memberhentikan sementara Rektor UNJ Prof Djaali dan menggantinya dengan Intan Ahmad.

Nasir mengakui memang terjadi plagiarisme yang cukup tinggi pada sejumlah disertasi.

“Hal itu tidak boleh terjadi di dunia akademik,” cetus Nasir.

Rektor sebagai pemimpin tertinggi akademis di universitas harus menjaga kondisi akademik, jangan sampai melakukan kegiatan yang menimbulkan plagiarisme.

“Jangan sampai mendidik anak dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Ini harus kita bersihkan,” tegas Nasir. *(Anas Nasikhin / ant)

Menteri Susi Masuk 100 Perempuan Inspirasional BBC 2017

0

Jakarta, Varianews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, kembali mendapatkan penghargaan di tingkat global, kali ini sebagai salah satu dari daftar 100 wanita inspirasional BBC, perusahaan penyiaran publik Inggris Raya.

Rilis BBC yang dikutip di Jakarta, Kamis, menyebutkan, BBC telah mengungkapkan sejumlah individu inspirasional yang terpilih untuk dimasukkan ke dalam daftar “The BBC 100 Women” 2017.

Daftar para perempuan tersebut diambil dari berbagai lapisan kehidupan modern, mulai dari keinsinyur an hingga industri kreatif, dari olahraga hingga bisnis, yang mewakili kayanya bakat para perempuan di dunia.

Salah satu dari perempuan terinspirasional tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa “Susi Pudjiastuti (52). A successful entrepreneur, Susi is also Indonesia’s Minister of Maritime Affairs and Fisheries”. (Susi Pudjiastuti (52). Wirausahawan sukses, Susi juga merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia).

“The BBC 100 Women” digelar pertama kali pada 2013 sebagai rangkaian acara tahunan yang berfokus kepada perempuan yang memberikan inspirasi.

Daftar tersebut didukung oleh pemberitaan, artikel, investigasi, dan wawancara yang menyoroti karya dan pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan inspirasional tersebut.

Perempuan lainnya yang termasuk dalam daftar “The BBC 100 Women” itu antara lain adalah Presiden Chile Michelle Bachelet, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Pada tahun 2016 lalu, Warga Negara Indonesia yang masuk dalam daftar “The BBC 100 Women” tahun kemarin adalah Kartika Jahja, yang merupakan penyanyi dan pencipta lagu dari band Tika and The Dissidents, yang juga aktif sebagai pegiat isu gender.

Menteri Susi sebelumnya juga beberapa kali mendapakan penghargaan internasional, seperti Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang berlangsung di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, pada 5-7 Juni 2017.

Susi mendapat penghargaan kategori kepemimpinan karena dinilai berani memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal asing dan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Ia juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelarangan penggunaan pukat dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah menerima penghargaan bidang maritim global, yaitu Peter Benchley Ocean Awards, yang digelar di lembaga Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 11 Mei 2017 lalu.

“Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi juga sangat luar biasa. Jadi kita melihat bahwa perang melawan illegal fishing ini adalah perang yang menguntungkan,” kata Menteri Susi dalam sambutannya saat menerima penghargaan Peter Benchley Ocean Awards.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia selama ini sudah benar. Hal tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kinerja KKP dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. *(Anas Nasikhin / ant)

Luhut: Presiden Minta BIJB Selesai Juni 2018

0

Jakarta, Varianews.com Menteri Koordinatoar Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden meminta agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sudah selesai Juni 2018, agar bisa segera dimanfaatkan untuk pemberangkatan haji.

“Presiden mau BIJB selesai Juni tahun depan, karena bandara ini sangat penting,” kata Luhut di Majalengka, Selasa.

Luhut mengatakan Presiden juga memerintahkan agar bandara tersebut sudah digunakan saat pelaksanaan ibadah haji 2018

Menurut dia, kedatangannya ke BIJB Kertajati adalah salah satu tindak lanjut pertemuan yang dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kami di Jakarta beberapa waktu lalu dan kami ingin penyelesaian BIJB cepat,” tuturnya.

Dia menambahkan pembebasan tanah sebagai penunjang bandara harus secepatnya, agar pembangunan ini sesuai dengan target yaitu pada bulan Juni 2018.

Permasalahan pembebasan tanah, kata  Luhut, merupakan wewenang dari Bupati dan Bupati juga sudah berjanji bisa secepatnya membebaskan tanah yang ada di sekitarnya.

“Saya sudah meminta supaya harus selesai, ini tidak bisa ditunda-tunda,” katanya lagi. *(Anas Nasikhin / ant)

SMK Taruna Ganesha Peringati Hari Pramuka Ke-56

0
Drs. Bernard Simamora, S.IP, M.M., Pembina Upacara

Bandung, Varianews.com – Peringatan Hari Lahir Pramuka ke 56 ini, yang mengambil tema “Pemuda Membangun Bangsa” ini harus dijadikan momentum oleh seluruh komponen sekolah, baik siswa maupun tenaga pendidik dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu kegiatan di sekolah untuk mempersiapkan para pemuda dan pemudi, calon lulusan untuk makin bersiap diri membangun bangsanya.

Hal ini disampaikan Drs. Bernard Simamora, S.IP, M.M. dalam sambutannya pada upacara Peringatan Hari Lahir Pramuka ke-56 di lapangan upacara SMK Taruna Ganesha, Jalan Sumbersari I No. 16 Kota Bandung, Senin 15 Agustus 2017.

Bernard menambahkan, pendidikan pramuka adalah bagian dari pendidikan karakter bangsa, sehingga para anggota pramuka harus mencontohkan dan menjadi model perilaku baik, sportif, dan nasionalisme, bagi seluruh siswa meskipun tidak seluruh siswa menjadi anggota gerakan pramuka.

Ia meminta semua siswa berpikir tentang masa depan, mempersiapkan diri menjadi manusia yang membangun masa depan, menjadi pemimpin di masa depan, sebab bagaimana pun, “Student today Leader Tomorrow” adalah suatu kepastian.

Ketua Majelis Pembina Gugus 22005 dan Gugus 22006 Gerakan Pramuka Kota Bandung, yang sekaligus Ketua Yayasan pembina SMK Taruna Ganesha dan SMP Taruna Ganesha ini meminta semua unsur di sekolah memperbaiki kinerja disiplin, dan kualitas layanannya agar dapat menghasilkan lulusan lulusan berperilaku baik, berkompetensi memadai, dan dapat diterima dan disambut industri sebagai tenaga kerja sap pakai. (Aris)

Unsur dan Bentuk Pidana Dalam Pemalsuan Dokumen

0

Apa saja unsur-unsur dan bentuk-bentuk pidana pemalsuan dokumen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti Akta Kelahiran, KTP, SIM, surat nikah, Keterangan Penghasilan, Surat Perjanjian, dan lain-lain). Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP disebutkan, “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Selanjutnya, Pasal 264 ayat (1) KUHP menegaskan, “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.” Sedangkan menurut Pasal 264 ayat (2) KUHP, “diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), R Soesilo mengatakan, yang diartikan dengan surat dalam hal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Ssurat yang dipalsukan itu harus surat yang: 1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain); 2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); 3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau 4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara : 1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar); 2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu; 3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat; 4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Selain yang disebutkan di atas, unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat antara lain: (1) pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli; (2) penggunaannya dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; (3) yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut dibutuhkan. (4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

(Bernard Simamora, mahasiswa Semester 7 S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka).