Home Blog Page 2

KSPI: Indonesia Darurat PHK

0

Jakarta, Varianews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena banyaknya terjadi PHK di berbagai sektor.

“PHK besar-besaran di mana-mana, sekarang adalah darurat PHK. Jadi tidak benar kalau dikatakan pertumbuhan industri mendekati angka 17 persen, faktanya PHK terjadi di mana-mana dalam tiga bulan terakhir hampir 50 ribu buruh di seluruh Indonesia telah di PHK,” kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikan dalam aksi Hari Layak Kerja Internasional yang diikuti ratusan pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja dari wilayah Jakarta dan sekitarnya di kawasan Monas.

Dia menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir terjadi PHK di berbagai sektor termasuk sektor pertambangan dan keramik, dengan dirumahkannya 8.100 orang pekerja Freeport dan 300-an pekerja di Gresik.

Begitu juga dengan industri keramik di Bogor, Karawang dan Bekasi yang terpaksa tutup karena mahalnya harga gas industri. Selain itu, sekitar 5.000 lebih buruh di sektor garmen mengalami PHK dan 10 ribu lainnya terancam PHK.

Di sektor industri telekomunikasi, lanjut dia, ratusan orang sudah mengalami PHK dan bahkan 1.000 orang pekerja tengah terancam PHK. Termasuk juga industri transportasi, retail serta kesehatan.

“Upah murah, daya beli buruh dan masyarakat yang menurun, PHK di mana-mana adalah suatu cerminan pada hari ini bahwa pemerintah belum mampu menyejahterakan kaum buruh,” tambah Said Iqbal.

Sebelumnya sejak pagi ratusan pengunjuk rasa telah berkumpul di bundaran patung kuda Silang Monas Jakarta dan mereka melakukan aksi jalan kaki (longmarch) ke istana presiden untuk menyuarakan tuntutannya. *(Anas Nasikhin / ant)

 

Polisi Tembak Pencuri Spesialis Pecah Kaca Mobil

0

Bandarlampung, Varianews.com – Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menangkap pelaku pencurian spesialis pecah kaca kendaraan roda empat bernama M Gilang (21) warga Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung.

“Kami berhasil menangkap pelaku pencurian spesialis pecah kaca kendaraan roda empat,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Harto Agung Cahyo di Bandarlampung, Senin.

Dia mengatakan, tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kedamaian pada Kamis (5/10) sekitar pukul 19.30 WIB, petugas pun harus menghadiahinya timah panas karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

Dari pemeriksaan diketahui bahwa aksi tersangka sudah 10 kali dilakukan, khususnya di wilayah Kota Bandarlampung.

“Setiap aksinya pelaku selalu menggunakan mobil rental, sehingga saat akan beraksi mobil yang dibawanya berada di samping target,” kata dia.

Pada saat berada di samping target, kaca mobil langsung dipecahkan menggunakan busi yang sudah diberikan air liur.

“Kami masih melakukan penyelidikan terhadap rekannya berinisial F, untuk pelaku Gilang pernah ditangkap oleh Polres Metro dengan kasus yang sama dan dihukum satu tahun lima bulan tahun 2015,” kata dia.

Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni komputer jinjing, dua unit kendaraan mobil rental.

Akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun.

Sementara itu, Gilang mengatakan, sudah 10 kali melakukan aksinya dan belajar melakukan ini dari bapak.

“Enam kali ikut bapak dan empat kali sendiri, saya belajar sama bapak karena pertama diajak,” katanya.

Ia mengatakan, setiap aksinya selalu menggunakan busi, dan terakhir beraksi di Jalan Rasuna Said, Kecamatan Telukbetung Utara. Ia melanjutkan, bahwa barang hasil curian dijual untuk biaya sekolah adik-adik. *(Anas Nasikhin / ant)

Wapres: Perbanyak Bangun Institut Teknologi

0

Lampung , Varianews.com  – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perlu dibangun lebih banyak institut teknologi untuk keseimbangan dan mengejar ketertinggalan daerah.

“Sejak dulu saya ingin negeri ini maju dan seimbang maka sejak tahun 2000-an saya berpikir kenapa kita hanya punya dua institut saja di Jawa,” kata Wapres pada Dies Natalis ketiga Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Lampung, Jumat.

Dia mengatakan, kedua institut yang ada tersebut yaitu Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Surabaya, maka perlu dibangun lebih banyak lagi di luar Jawa.

“Maka saya minta pemda untuk menyumbangkan lahan tapi entah kenapa dulu di Sumatera agak sulit yang siap adalah Makassar, makanya dibangun lebih dulu di sana,” tambah dia.

Terkait Itera, ia bersyukur Pemda Lampung bersedia menyumbangkan lahan seluas 200 hektare yang dibantu oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang merupakan putra asli Lampung yang sebelumnya juga menjadi Menteri Kehutanan.

Dia juga mengatakan bahwa suatu institut teknologi harus mempunyai kekhususan, tidak seperti universitas lainnya yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum.

Pada kesempatan itu, Wapres memuji bangunan kampus Itera yang berkonstruksi modern yang menurut dia merupakan upaya untuk mengajak generasi muda melihat masa depan.

Menurut Wapres, berbicara tentang teknologi berarti bicara tentang kemajuan dan masa depan. Jika kampus hanya mengingat kejayaan masa lalu, maka tidak berbeda dengan museum yang hanya menyimpan sejarah.

Jika melihat nama yang disematkan pada Itera yang mengambil nama Pulau Sumatera, berbeda dengan dua institut lainnya yang hanya menggunakan nama kota, maka Itera mengandung suatu harapan akan menjadi tumpuan ilmu pengetahuan bagi daerah lainnya.

“Ini adalah sebuah tantangan, maka perlu keseimbangan kalau tidak ini akan menjadi masalah ke depan. Kita tidak bisa hanya menumpukan pada Pulau Jawa saja, maka perlu dibangun lebih banyak lagi institut teknologi,” ujar Wapres.

Wapres selain menghadiri Dies Natalis Itera, pada kesempatan itu juga memberikan orasi ilmiah di hadapan para civitas akademika.

JK dalam kunjungan kerjanya ke Lampung didampingi oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. *(Anas Nasikhin / ant)

 

SMK Indonesia Berlaga di Kompetisi Keterampilan Internasional

0

Jakarta, Varianews.com – Sebanyak 31 ppeserta kompetisi yang tergabung dalam Tim Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Indonesia akan berlaga di kompetisi keahlian dan keterampilan Internasional World Skills Competition (WSC) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 15 sampai dengan 20 Oktober 2017.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat, berpesan agar para peserta kompetisi menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan keahlian, mental dan psikologi yang kuat untuk memenangkan kompetisi.

“Kita harus mempersiapkan generasi-generasi petarung yang punya ketahanan untuk mencapai sesuatu yang harus dicapai,” ujar Muhadjir dalam sambutannya di acara Pembekalan dan Pelepasan Kontingen WSC Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad dalam laporannya mengatakan kegiatan WSC merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan sudah diikuti Indonesia sejak tahun 2005.

Ajang kompetisi tingkat dunia ke-44 ini diikuti 76 negara anggota dengan melombakan kompetensi-kompetensi kejuruan yang menjadi kebutuhan dunia internasional.

“Kegiatan ini bertujuan mempromosikan tenaga kerja muda di seluruh dunia, mengukur tingkat keterampilan serta kemajuan SDM dari para peserta serta menjadi media benchmarking kompetensi dan keterampilan tenaga kerja,” kata Hamid.

Bidang lomba yang diikuti oleh Indonesia sebanyak 29 bidang dan dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, “Manufacturing Technology” yang terdiri dari 16 bidang lomba seperti mechatronics, car painting, dan prototype modelling.

Kelompok kedua, yaitu “Tourism”, yang terdiri dari delapan bidang lomba diantaranya fashion technology, cooking dan beauty therapy.

Kelompok yang ketiga yaitu “Information Technology”, terdiri dari empat bidang lomba termasuk diantaranya web design and development, graphic design and technology, dan mobile robotic.

Penyiapan calon peserta atau kompetitor WSC 2017 dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif dan Elektro Malang, PT. Toyota Motor Manufakturing Indonesia (TMMIN), Daihatsu Astra Jakarta, PT. FESTO Jakarta, PT. Denso Cikarang, Floristy Newline Floral Education Center, PPPIK-PIKA Semarang, Universitas Bina Nusantara, Puspita Martha Internasional Beauty School, Hope Taylor, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta, dan Priyo Salim Gallery.

Peserta WSC Indonesia tahun 2017 ini merupakan alumni juara Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Nasional dan juga juara 1 ASEAN Skills Competition (ASC). Sebelumnya mereka mengikuti pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi internasional sejak tanggal 22 Februari sampai 30 September 2017. *(Anas Nasikhin / ant)

 

Presiden Jokowi Janjikan Beasiswa Santri Berprestasi Ponpes Madura

0

Sumenep, Varianews.com – Presiden Joko Widodo menjanjikan pemberian beasiswa untuk santri berprestasi dari pondok pesantren yang ada di Pulau Madura Jawa Timur.

“Memasuki era persaingan penyiapan sumber daya manusia menjadi penting,” kata Presiden Jokowi ketika menghadiri silaturahim dan halaqah pimpinan dan pengasuh ponpes serta santri berprestasi se-Madura di Ponpes Al Amien Prenduan Sumenep, Minggu.

Hadir dalam kesempatan itu 500 santri berprestasi dari pondok pesantren di Pulau Madura.

Presiden Jokowi meminta Mensesneg Pratikno yang hadir dalam acara itu untuk menangani pemberian beasiswa bagi santri berprestasi itu melalui seleksi.

“Saya senang sekali kalau 500 santri bisa masuk semua untuk memperoleh beasiswa,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, beasiswa akan diberikan kepada santri yang lolos seleksi. Seleksi perlu karena yang akan dituju adalah perguruan tinggi terbaik untuk santri dari Madura.

“Lima belas sampai duapuluh tahun yang akan datang akan terjadi persaingan yang sangat ketat, kita punya SDM kalau tidak dibenahi akan sulit memenangkan persaingan, persaingan ketat sudah ada, bukan lagi di depan mata, dimulai dengan MEA,” katanya.

Presiden berkeyakinan bahwa siswa di Indonesia termasuk santri mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang tinggi.

“Saya punya keyakinan anak Indonesia pinter-pinter, kalau ikut olimpiade pasti ada yang dapat medali,” katanya.

Presiden menyatakan senang dengan pola pendidikan di ponpes. “Saya senang anak anak santri diberi landasan pendidikan karakter, kekuatan kita ada di situ.”

“Saya mengimbau kepada kita semua untuk memperoleh SDM kita dalam menghadapi persaingan,” katanya.

Sebelumnya pengasuh dan pimpinan Ponpes Al Amin Ahmad Fauzi menyebutkan bahwa ponpes yang sudah berdiri sejak 60 tahun lalu siap menjadi benteng dalam penanaman nilai Pancasila dan empat pilar kebangsaan.

“MPR juga memberi penghargaan ponpes ini sebagai benteng empat pilar,” kata Fauzi dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo.

Menurut Fauzi, dua mimpi yang hingga saat ini belum terlaksana adalah pendirian rumah sakit pesantren dan pendirian perguruan tinggi.

“Kami masih memimpikan pendirian universitas untuk menampung alumni ponpes yang ingin melanjutkan pendidikan,” katanya. *(Anas Nasikhin / ant)

2.428 Desa di Jabar Sadar Hukum

0

Bandung, Varianews.com Dari 5.319 desa yang ada di Jawa Barat, sebanyak 2.484 desa telah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Eni Nurbaningsih mewakili Menkumham Yasona Laoli menyerahkan langsung Surat Keputusan dan penghargaan kepada 2484 Desa sadar hukum, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkumham sekaligus juga menetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai kepala daerah yang berhasil membina desa sadar hukum dengan meraih penghargaan Anubhawa Sasana, disusul dengan Bupati dan Walikota dari Desa yang bersangkutan.

Gubernur Aher, mengucapkan terimaksihnya kepada Kemenkumham yang terus-menerus membimbing Jabar sehingga makin banyak Desa sadar hukum.

Ia mengatakan, sadar hukum memiliki arti yang sangat luas.

“Tentu saja sadar hukum dalam arti yang sangat luas, ketika masyarakat menyadari melaksanakan hukum-hukum negeri kita dan kemudian tidak melanggarnya itu juga bagian dari sadar hukum dan tidak terjadi persoalan hukum, itu salah satunya,” kata dia.

Menurutnya, dalam membangun supremasi hukum dan HAM maka kesadaran hukum dan HAM masyarakat harus ditingkatkan dan bersinergis serta berkesimbungan.

“Diantaranya melalui berbagai program, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, penghormatan HAM, pelayanan hukum, pemberian informasi hukum serta penyuluhan hukum dan desiminasi HAM,” ujarnya.

“Desa sadar hukum juga dapat diartikan sebagai Desa atau Kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria sadar hukum,” lanjut Aher.

Sementara itu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Eni Nurbaningsih mengapresiasi karena Jabar menjadi Provinsi dengan Desa sadar hukum terbanyak secara nasional.

“Ini adalah jumlah terbanyak dari seluruh Provinsi di Indonesia. Apresiasi tinggi kepada Bapak Gubernur dan jajarannya karena selama ini memberikan dukungan dan fasilitas kepada Kanwilkumham sehingga dapat memudahkan tugas dan fungsi khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa,” ujar Eni.

Ia menuturkan, tidak mudah untuk mencapai desa sadar hukum karena harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Menurutnya, yang tersulit adalah mempertahankan predikat tersebut karena setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi dan verifikasi.

“Jadi mohon kepada Pak Bupati, wali kota, camat, kades dan lurah jangan berbangga diri terus tetapi harus bisa menjaga paling tidak kriteria itu tetap bisa berlangsung selamanya. Tentu saja jangan sampai kami cabut karena tidak dapat memenuhi kriteria,” tuturnya.

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk menyandang predikat Desa sadar hukum diantaranya, kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90 persen dari jumlah penduduk, tidak adanya pernikahan dibawah umur, angka kriminialtias rendah, angka kasus narkoba rendah dan tingginya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.

Kritetia penetapan Desa sadar hukum mulai tahun 2017 ini telah dilakukan perubahan sedemikian rupa karena Kemenkumham tidak menginginkan penetapan predikat tersebut hanya dianggap sesuatu yang sifarnya formalitas.

“Kami tidak ingin seperti itu, karena itu kami sekarang menerapkan perubahan kriterianya menjadi lebih ketat lagi dengan harapan kedepannya akan ditingkatkan kualitas dalam penetapan desa sadar hukum sehingga pada waktu pemberian anugerah anubhawa Sasana ini tidak hanya sekedar memenuhi kriteria tapi juga bisa mengimplementasikan semua kriteria itu sebaik-baiknya,” ujar Eni.

Sampai dengan tahun 2016 dari 5319 Desa dan 643 kelurahan di Jabar telah ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan sadar hukum mencapai 2247, terdiri dari 1813 Desa dan 434 Kelurahan.

Selain itu berdasarkan hasil penilaian tahun 2017 telah ditetapkan pula 235 desa kelurahan sadar hukum yang baru. Terdiri dari 219 Desa dan 19 Kelurahan. Secara keseluruhan saat ini di Jabar terdapat 2484 Desa dan Kelurahan sadar hukum, diantaranya 2029 Desa dan 453 Kelurahan.

Pemprov Jabar sejak tanggal 27 Februari sampai 30 Maret 2017 telah melaksanakan pembinaan di 17 Kota dan Kabupaten kepada aparat Desa dan Kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 850 orang.

Sedangkan 10 kota dan kabupaten lainnya telah dilakukan di tahun sebelumnya.

Dalam melakukan pembinaan, Pemprov Jabar bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya.

Setelah pembinaan dilanjutkan dengan penilaian di 25 kota dan kabupaten, minus Kota Banjar dan Kota Cirebon yang seluruh Desa dan Kelurahannya sudah ditetapkan sebagai Desa sadar hukum lebih dulu. Dari bulan Juni sampai Agustus 2017 Bupati dan Walikota menyerahkan Desa yang diusulkan kepada Kemenkumham. *(Anas Nasikhin / ant)

 

Aliansi Anti Korupsi Bandung Tolak Pelemahan Pemberantasan Korupsi

0

Bandung, Varianews.comAliansi Anti Korupsi Bandung yang terdiri dari alumni Sekolah Antikorupsi ICW, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), komunitas Teu Usum Korupsi Klub UPI, Tim Penggerak Anti Korupsi UNPAS, menolak segala bentuk pelemahan pemberantasan korupsi.

Penolakan mereka terhadap pelemahan lembaga anti rausah ini disampaikan kepada publik saat kegiatan Car Free Day di kawasan Ir H Djuanda atau Dago, Kota Bandung, Minggu.

Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung ( KM ITB) Ardhi Rasy Wardhana mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti berbenah, tapi tidak dengan hak anget.

“KPK Harus berbenah tapi bukan dibenahi dengan pengambilan hak angket melalui pansusnya,” kata dia.

Menurut dia, apa yang dilakukan DPR tentang hak angket dan pansusnya itu tidak menyelesaikan permasalahan. Ia memang mangaku bahwa pembenahan itu perlu ada di tubuh KPK.

Ardhi sendiri mengusulkan untuk tolak hak angket itu dan mengusulkan ada badan pengawas KPK sehingga keputusan tidak hanya ada di tangan lima pimpinan KPK namun menurutnya, ini perlu didiskusikan lebih lanjut.

“Usulan kami, ya sama-sama menolak hak angket, tapi kami mengusulkan ada badan pengawas dari KPK. Tapi ini harus didiskusikam lebih jauh,” katanya.

Dalam hal kampanye anti korupsi sendiri, Ardhi menilai masyarakat sudah cukup berkontribusi dan ia meyakini, masyarakat saat ini sudah satu frame tentang pemberantasan korupsi ini.

Sementara itu, dalam hal upaya kampanye pemberantasan korupsi, Ardhi yakin bahwa KPK tidak bisa sendirian sehingga masyarakat mesti berperan aktif dalam kampanye antikorupsi ini.

“Minimalnya ikut kampanye, petisi, dan kampanye kampanye di media sosial,” kata dia. *(Anas Nasikhin / ant)

Jabar segera Tetapkan Status Siaga Banjir

0

Bandung, Varianews.com Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menetapkan status siaga terhadap bencana banjir dan longsor tahun 2017 dan saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap penetapan status siaga kekeringan yang sudah ditetapkan pada Agustus.

“Perkiraan kita kekeringan itu akan sampai Oktober, tapi di akhir September sudah mulai hujan dan pada awal Oktober sudah banyak hujannya nanti kita evaluasi status yang lama kemudian kita hadirkan siaga bencana banjir dan longsor,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, usai menghadiri pertemuan dengan delegasi bisnis Timur Tengah, Senin.

Ia mengatakan jika di sebuah kabupaten/kota terjadi bencana alam dan langsung bisa ditangani oleh BPBD atau pihak terkait maka tidak diperlukan penetapan status siaga atau darurat bencana.

Menurut dia setiap tahunnya Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran Rp75 miliar dana tak terduga untuk kepentingan penanganan bencana alam.

“Dan saya sering bilang Jabar itu aman soal logistik (bencana alam). Saya sadar penduduk Jabar itu banyak. Sebanyak 3.200 ton beras ada, Insha Allah bencana dimanapun Insha Allah mitigasi bencana siap,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dicky Saromi, pihaknya bersama BPBD Pangandaran telah melakukan berbagai upaya penanganan korban bencana banjir dan longsor.

Upaya yang dilakukan di antaranya mendirikan tenda untuk tempat penampungan sementara dan mendirikan dapur umum.

“BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa makanan instan siap saji, selimut, dan perlengkapan lainnya. Saat ini, kami masih terus dilokasi untuk mendata terus jumlah korban dan berbagai kebutuhan yang diperlukan semua korban bencana,” kata dia. *(Anas Nasikhin / ant)

 

Kemenag Sebar 50 Kader Guru ke Daerah 3T

0

Jakarta, Varianews.com – Kementerian Agama mengirim 50 kader guru pendidikan agama Islam dalam Program Bina Kawasan untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) guna menyebarkan nilai-nilai Islam damai ke banyak kawasan di Indonesia.

Program yang juga disebut sebagai Bantuan Insentif dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Wilayah Perbatasan itu juga untuk mengawal pendidikan agama masyarakat di daerah 3T, kata Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Imam Safei.

“Harapannya, program ini dapat menumbuhkan komitmen terhadap nilai kebangsaan dan ke-Islaman yang santun,” kata Imam dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Program tersebut, menurut Safei, juga bertujuan melatih dan menyiapkan kader-kader guru dan calon guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki semangat pengabdian, kekaryaan dan inovasi sehingga mampu melahirkan inspirasi pengembangan masyarakat.

Dia mengatakan Program Bina Kawasan akan diselenggarakan selama 12 bulan dan para kader akan mendapatkan pembiayaan rutin. Pada tahap pertama, Bina Kawasan akan diterapkan pada 25 kabupaten/kota di daerah 3T. Sebanyak 50 guru dan/atau calon guru Pendidikan Agama Islam telah direkrut untuk ikut ambil bagian.

“Di lapangan nanti, para peserta wajib mengajar Pendidikan Agama Islam pada sekolah di daerah 3T. Mereka juga harus hidup berdampingan dan membaur dengan masyarakat, melakukan advokasi, mengajarkan ajaran Islam yang damai, santun, toleran serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan,” kata Imam.

Dia mengatakan peserta program telah dipersiapkan kompetensinya yaitu memenuhi kesiapan fisik, mental, pengetahuan agama dan bela negara.

“Selain sarjana dan pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, peserta diutamakan berlatar belakang pendidikan resimen mahasiswa atau pendidikan bela negara,” kata dia. *(Anas Nasikhin / ant)