Menjadikan Pendidikan Inklusi Benar-Benar Inklusif

0
70

Oleh : Lela Latifah, S.Pd.,M.M.Pd dan Ujang Aris

Di negeri yang namanya Indonesia, banyak orang pintar dan kaum cendekia. Tapi saya merasa tergelitik, betapa lucunya pendidikan di negeri ini! Karena diantara mereka, banyak yang masih berdiri di ambang teori saja. Hanya sebagian kecil yang mampu berteori dan mampu mempraktikannya. Apa sebenarnya yang salah dengan pendidikan di negeri ini? Padahal Pembangunan demikian berkembang. Seperti bidang pendidikan, sejak Indonesia merdeka hasilnya cukup membanggakan, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia jauh lebih baik. Namun upaya untuk membangun karakter manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa masih banyak anak atau warga negara, terutama penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya. Bagaimana tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai, jika pemerataan pendididkan saja masih sangat timpang dan jauh dari realita.

Masalah pemerataan pendidikan muncul ketika lembaga-lembaga pendidikan kurang memperhatikan lingkungan sekitar, diakui atau tidak bahwa masih banyak anak khususnya usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan tertentu karena karena berbagai alasan seperti kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia dan sebagainya. Padahal dalam UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Tapi realisasi undang-undang tersebut masih sangat kurang dan kenyataannya masih banyak anak yang belum tertangani. Jelaslah, banyak dari mereka anak anak disabilitas belum memilki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan pendidikan.

Peserta didik yang memiliki hambatan baik fisik, mental intelegensi, dan sosial, banyak alami penolakan dari lembaga pendidikan umum ketika ingin bersekolah di sana. Tidak ada yang salah, dengan alasan ketidaksiapan. Tetapi mengapa semua itu bisa terjadi? Padahal sudah ada undang-undang dan peraturan lainnya yang memayungi. Dan kita tahu dalam sejarah pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara, telah menentang kebijakan-kebijakan Belanda di masa itu dimana kebijakan pendidikannya hanya diperuntukkan bagi keturunan Belanda dan kaum priyayi saja. Menurut Beliau, semua anak atau warga di Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan mereka. Mengkaji perjuangan KI Hajar Dewantara seharusnya pendidikan di Indonesia ini lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Karena semboyan pendidikan Indonesia sangatlah kuat. “ Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani’ artinya bahwa kita/guru/ para ahli/ cendekia dan orang dewasa yang dianggap lebih tahu, di depan harus selalu memberi contoh dan teladan (inspirasi), di tengah memberi semangat atau bimbingan (motivasi), dan di belakang memberi dorongan atau daya kekuatan (insentif). Kadang, yang terjadi malah sebaliknya. Kita kalah bersaing dengan negara-negara yang mungkin level awalnya berada di bawah kita, sebagai contoh, dulu Malaysia belajar dari Indonesia dan mengunakan jasa guru dari Indonesia untuk mengajar di sekolah-sekolah yang ada di negerinya, tapi lihatlah sekarang, mereka sudah mandiri dan menghasilkan guru-guru terbaik di negerinya. Terbersit di pikiran saya,” apakah guru di Indonesia tidak sehebat guru di Malaysia? Ataukah Malaysia tidak mampu membayar gaji guru dari Indonesia lagi? Mungkin kita semua tahu apa jawabannya. Ternyata, Malaysia telah berlari sedemikian cepat, dan meninggalkan Indonesia dengan tingkat kesadaran dan kepedulian pada pendidikan yang masih rendah , khususnya pendiddikan bagi warga disabilitas!

Sebenarnya pendidikan di Indonesia terlihat sangat baik dengan banyaknya inovas baru dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), ataupun dari masyarakat cendekia dan warga peduli pendidikan. Namun seringkali inovasi-inovasi itu pun sarat dengan muatan pribadi atau golongan tertentu, atau hanya sebuah proyek semata yang kurang jelas makna, arah dan tujuannya.

Gagasan atau ide dari pemerintah di bidang pendidikan, seperti program pendididkan inklusif sangatlah cerdas. Itu sangat menggembirakan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya. Walaupun sedikit meresahkan bagi guru-guru SLB karena kekhawatiran anak-anaknya tidak mendapatkan layanan yang tepat. Ternyata benar, itu semua hanya di awang-awang saja, masih sangat sedikit program pendidikan inklusif yang terealisasi dibanding tumpukan programnya. Di Indonesia, kurikulum pendidikan sering gonta-ganti dengan dalih mengikuti zaman tapi realitanya masih jauh dari harapan. Menilik negara maju, mereka hanya memberlakukan kurikulum yang umum dan jarang sekali melakukan pembaharuan, karena mereka memberikan kebebasan seluas mungkin bagi guru atau tenaga pendidik untuk berinovasi, beradaptasi, berkreasi, dan melakukan modifikasi kurikulum tersebut dengan kebutuhan peserta didik di lapangan dan memungkinkan bagi peserta didik untuk berekspresi menyalurkan ide, gagasan, dan bakat serta minat mereka.

 Sebenarnya, yang mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik adalah pendidik/guru itu sendiri, akan lebih baik apabila kurikulum dibuat atau disusun dengan berorientasi /menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didiknya, terutama untuk Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK dan LK).

Secara garis besar pendidikan inklusi adalah menggabungkan atau menyatukan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu wadah atau lembaga yang sama untuk semua jenis perbedaan dan kebutuhan masing-masing peserta didik secara inklusif. Beberapa hal yang melandasi adanya program pendidikan inklusif seperti berikut ini:

  1. Landasan Filosofis:
  2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti “Bhineka Tunggal Ika”. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam NKRI.
  3. Pandangan agama (khususnya Islam): manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemuliaan manusia di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi dari apa yang diperbuat, allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling menghargai antar sesama.
  4. Pandangan universal hak azasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
  5. Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.
  6. Landasan yuridis:
  7. UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
  8. Permen 70 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Beberapa pandangan menurut para ahli tentang Pendidikan inklusif, sebagai berikut, menurut Sapon-Shevin (O’Neil, 1995) menyatakan bahwa “Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman se usianya.” Oleh karena itu, pada program pendidikan inklusif ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Jadi Pendidikan Inklusif yaitu penggabungan pandidikan regular dan pendidikan khusus dalam satu sistem persekolahan atau lembaga yang dipersatukan untuk mempertemukan perbedaan kebutuhan semua peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah regular, dalam satu kesatuan tanpa memandang kekurangan dan kelebihan peserta didik baik dalam fisik, intelegensi, dan sosial.

Pada prinsifnya sekolah inklusi merupakan hasil suatu perubahan yang dapat menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus, juga bagi anak pada umumnya. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar menghargai dan menghormati sesama, mengenal bahwa di lingkungan kita terdapat anak-anak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan baik fisik, intelegensi dan sosial. Namun akhir-akhir ini setumpuk masalah muncul dengan kebijakan program pendidikan inklusif yang nyatanya belum siap secara utuh menjadi pendidikan inklusif, diantaranya:

  1. Masih jarangnya sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan baik fisik, intelegensi, emosi, dan sosial.
  2. Beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi, masih subyektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh. Sehingga ketidaksiapan dari faktor sumber daya manusia, fasilitas, dan pembiayaan ini menjadi hal utama malfungsinya sistem inklusif dalam pendidikan. Kemudian hal tersebut memicu munculnya masalah lain seperti bullying pada peserta didik ABK. Beberapa peserta didik yang berkebutuhan khusus secara fisik dapat berbaur belajar di kelas yang sama dengan bimbingan khusus, walau kasus bullying secara psikis sebenarnya masih kerap terjadi , dan diantaranya karena kurang rasa empati dan toleransi di antara peserta didik. Bagi peserta didik tunagrahita, lagi-lagi masalah besar mencuat walau klimaksnya peserta didik mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa mengikuti pelajaran, dibuli atau tidak diperhatikan guru. Pernahkah ada kajian bahwa pendidikan INKLUSIF, atau sekolah ramah anak, atau istilah lainnya di Indonesia, yang menyatakan bahwa sekolah inklusi tidaklah tepat bagi ABK Tunagrahita ketika muatan sistemnya tidak relevan? Bagaimana bisa ABK Tunagrahita belajar bersama di kelas yang sama dengan materi yang sama? Sementara di SLB saja mereka wajib mendapatkan hak melalui Program Pembelajaran Individual, dimana program tersebut mengindikasikan adanya spesialiisasi program bagi tiap individu peserta didik. Mulai dari menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi, dan upaya tindak lanjutnya. Dapatlah diterka, betapa bullying secara psikis, pasti terjadi. Sadarkah kita, sadarkah para penentu kebijakan bahwa hal tersebut tidaklah adil bagi ABK dan bagi peserta didik lainnya bahkan bagi gurunya!
  3. Sangat kurangnya guru yang berlatar belakang s1 pendididkan khusus berkaitan dengan layanan pendididkan bagi ABK. Kenyataan yang terjadi bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolah – sekolah umum tidaklah optimal, karena tidak memiliki guru khusus. Adapun guru khusus yang diperbantukan, bukanlah guru yang ditempatkan di sekolah inklusi tersebut melainkan hanya sebagai konsultan yang memiliki tugas utama sebagai guru kelas di sekolahnya. Lalu kapan guru-guru yang diperbantukan itu mengunjungi sekolah inklusi, bagaimana tugas di sekolah utamanya, dan bagaiman peserta didik di kelas yang ditinggalkannya? Semua itu hampir luput dari pembahasan.
  4. Kesadaran orangtua dan sikap penolakan mereka , seringkali memaksa ABK untuk bersekolah di lembaga inklusi. Apalagi adanya aturan bahwa peserta didik yang tidak naik pada tahun berjalan harus naik kelas atau lulus pada tahun berikutnya, bahkan mereka harus selalu naik kelas setiap tahun demi nama baik sekolah atau rating kemajuan pendidikan di daerahnya. Hal tersebut sangatlah membahagiakan bagi pihak keluarga, karena akan terbit ijasah yang sama dari sekolah yang sama dengan anak normal. Tapi sadarkah pihak keluarga bahwa itu tidaklah adil bagi anak? Ternyata, makin membingungkan aturan pendidikan di negeri ini! Porsi adil, menempatkan suatu urusan sesuai pada tempatnya, jauh panggang dari api. Dan mirisnya, guru kelas sekolah inklusi berulang kali menyatakan ketidaksanggupan mengajar ABK, tetapi karena peraturan mewajibkan tetap menerima peserta didik dengan alasan sekolah inklusif.
  5. Adanya anggapan bahwa BOS Reguler didapat dengan rumus menghitung kepala. Belum lagi faktor penunjang adanya bantuan operasional dan sarana. Tetapi apakah itu menjadi salah satu alasan penerimaan peserta didik ABK di sekolah inklusi atau tidak, masih perlu tinjauan lebih dalam. Sebagian sekolah inklusi saat ini seperti hidup segan mati tak hendak. Banyak fasilitas bantuan pemerintah tidak manfaat karena tidak ada SDM yang mengelola. ABK pun terabaikan. Tidak perlu dipersalahkan karena sistemnya yang memang harus dirubah.
  6. Kurang berfungsinya sebgian SLB Negeri sebagai resort center (RC) bagi sekolah lumum terkait dengan kurangnya sumber daya manusia.
  7. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Ini menjadi salah satu jurang pemisah antara ABK dengan anak “normal “pada umumnya. Padahal jelas ABK bukanlah penyakit,mereka sama seperti anak pada umumnya yang ingin mempunyai hak yang sama. Inilah fakta yang ada di masyarakat yang belum bisa kita urai.
  8. Kurikulum yang diberlakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, cenderung disamaratakan. Dimana ABK diajak berlari bersama untuk mengampu semua mata pelajaran yang dibebankan. Padahal diantara mereka ada yang butuh tongkat, kursi roda, penjelas bunyi, sentuhan, guide,dan lainnya untuk bisa mendengar aba-aba “mulai” dan berbagai kebutuhan khusus yang memerlukan toleransi sarana, makna, dan hati. Nampak jelas adanya kesenjangan kemampuan ABK dengan mereka yang normal walau akhirnya toleransi itu menjadi satu-satunya jembatan, kaitan, atau titian untuk keberhasilan mereka mencapai garis finish. Kurikulum di sekolah inklusi ternyata masih dianggap berat dan tinggi bagi peserta didik ABK dengan kelainan intelegensi, fisik, sosial dan emosi. Kurikulum tingkat sekolah ini tetap beracuan pada kemasan kerangka dan struktur untuk sekolah umum. Bagaimana membuat toleransi pada kebutuhan khusus siswa? Inilah ujung-ujungnya yang membuat permasalahan menjadi marak. Bagaimana SKL bagi peserta didik tunanetra dan CP dalam pembelajaran Penjaskes pada olahraga atletik lari jarak pendek 100 meter misalnya. Bagaimana tuntutan SKL mata pelajaran SBK untuk kegiatan bernyanyi pada anak tunarungu? Bukankah semua itu butuh kekhususan? Hal ini memerlukan kajian serius dalam memodifikasi, mengadaptasi, mengkolaborasi kurikulum yang dapat mengakses pencapaian SKL bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Mampukah dilakukan oleh guru umum ataukah sudah dituangkan oleh pemerintah dalam kurikulum? Hal yang sangat urgen tapi seakan-akan tidak menjadi kendala sehingga luput dari kajian.

Merujuk pada tumpukan masalah sebagai akibat adanya program pendididkan inklusi, saya mencoba menyajikan ide dan gagasan sebagai paket solusi yang bisa membuat pendidikan inklusi menjadi benar-benar INKLUSIF, diantaranya:

  1. Kaji ulang program, perbaiki, share dengan ahli PKLK dan guru khusus untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian program. Tindaklanjuti dengan sosialisasi intensif pada sekolah penyelenggara pendididkan inklusif, secara menyeluruh dan berkesinambungan pada guru,peserta didik,masyarakat dan aparat terkait. Bukan hanya sebatas proyek saja, dan berhenti di tahun selanjutnya.
  2. Kesiapan sekolah menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendididkan inklusif. Terutama SDM, kelayakan fasilitas,dll.
  3. Kekurangan guru khusus adalah kendala utama. Karena memang guru khusus di SLB saja masih sangat minim. Pemerintah harus memberdayakan SDM yang ada di SLB Negeri maupun swasta. Jadikan semua SLB menjadi Resourt center yang handal dan siap pakai. Sehingga ketika ada sekolah inklusi di suatu daerah, maka SLB terdekatlah yang akan menjadi Rcnya. Selama ini RC masih terbatas pada SLB Negeri. Sosialisasi dan pelatihan selama 6 bulan bagi guru umum untuk dapat melayani ABK, tidaklah salah namun kurang tepat sasaran. Pemerintah wajib berani menempatkan guru khusus sesuai porsinya, angkat guru-guru khusus yang berstatus sukwan di SLB swasta dan negeri menjadi PNS sebagai motivasi dan reward ,sebagai solusi keterbatasan SDM di sekolah inklusi. Atau, beranilah buat kebijakan untuk menempatkan guru kelas dan guru mata pelajaran di SLB. Karena muaranya ada di SLB, kemas saja SLB menjadi lebih inklusif. Kenyataannya di SLB, kebersamaan, kenyamanan, dan kebahagiaan menjadi satu tujuan dari keragaman sudah menjadi budaya.
  4. Tingkatkan peran SLB menjadi konsultan dan media sosialisasi bagi masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan meningkat. Motivasi dengan anggaran dan timwork yang menunjang. Kaji ulang kebijakan tentang aturan kenaikan kelas. Sebab tidaklah benar jika ABK tunagrahita sejajar di bidang akademik dengan anak normal, dan kebalikannya jika anak yang dianggap normal ternyata 2 tahun tidak bisa naik kelas kecuali dengan nilai dikatrol sebenarnya mereka adalah anak dengan learning disability atau benar-benar tunagrahita. Hindari ketidakadilan dan pembohongan publik. Anak-anak bangsa menjadi korban kepentingan sepihak. Padahal cukuplah pendidikan dengan muatan karakter dan life skill, bekal kemandirian mereka selain kebutuhan untuk diakui dan dianggap berdaya.
  5. Tingkatkan sosialisasi dan interaksi promotif diantara warga sekolah untuk menumbuhkan rasa percaya diri antar peserta didik dan menjalin keharmonisan. Tingkatkan hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Keduanya memiliki fungsi yang sama menjadi dasar tempat anak-anak belajar dan berkembang. Dimana sekolah harus membuat pendidikan menjadi terprogram dan terukur agar terlihat tingkat keberhasilannya serta antisipasi intensif pada bullying ABK.
  6. Seyogyanya kurikulum yang dilaksanakan di sekolah inklusi adalah kurikulum yang telah diadaptasi, dimodifikasi, dan dikolaborasikan, serta jelas tertuang dalam setiap poinnya sehingga dapat mengakses semua kebutuhan individu termasuk peserta didik ABK.

Rubah mind set kita, dan literasilah bahwa pendidikan inklusi bukan hanya penggabungan pandidikan regular dan pendidikan khusus dalam satu sistem persekolahan, namun penekanannya ditambah dengan mengakomodir kebutuhan setiap individu dengan toleransi kekhususan, sehingga maknanya akan meluas. Bagi peserta didik dengan hambatan fisik, akademik bukanlah masalah. Tetapi khusus untuk tunagrahita, penyelenggaraan pendidikan inklusif ini mungkin akan lebih sesuai dengan pola pendidikan terpadu atau integrasi tanpa mengabaikan makna inklusifnya. Walau dalam kelas berbeda, mereka tetap bersama, dalam melakukan interaksi sosial, dan beberapa kegiatan pembelajaran bersama lainnya. Lagi-lagi toleransi jadi pahlawan di sekolah inklusi! Nampaknya SLB lah yang mungkin lebih tepat menjadi sekolah penyelenggara Pendidikan Inkusif, Kenapa tidak? Disadari atau tidak SLB adalah sekolah Inklusi. Muara Ilmunya ada di SLB. Anak cerdas dengan bakat istimewa pun dapat besekolah di SLB, apalagi anak dengan kecerdasan rata-rata normal. Dengan pengembangan pendidikan karakter yang tidak diragukan lagi, SLB tinggal dipoles sedikit dan jadilah sekolah yang benar-benar penyelenggara pendidikan inklusif.

Paparan di atas hanyalah sebuah ide atau gagasan yang timbul karena keresahan kami di lingkungan pendidikan khusus, guru khusus lainnya, guru umum, orangtua peserta didik baik ABK ataupun normal, dan pihak sekolah, yang merindukan pendidikan inklusi benar-benar menjadi inklusif. Bukan hanya sekedar tema dan judul sebuah proyek, tapi nyata sebuah akses menuju keberhasilan pendidikan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih jauh dari sempurna, sehingga membutuhkan kajian yang lebih dalam dari berbagai unsur pemerintahan, tenaga ahli, dan masyarakat berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, SDM, sarana prasarana, pembiayaan, dan sebagainya sebagai satu sistem yang terpadu. Pelibatan guru SLB sebagai konsultan dan SLB sebagai RC harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Perluasan makna inklusif pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah inklusi harus mendasari main set kita tentang keutamaan toleransi kebutuhan khusus peserta didik sehingga tidak disalahartikan dengan solusi “jalan pintas naik kelas.” Terutama bagi ABK tunagrahita, modifikasi sistem, istilah, dan perlakuan wajib disesuaikan.

Azas yang melandasi terlaksananya sebuah pendidikan inklusif bukan hanya permakluman, kebersamaan, kenyamanan, dan kebahagiaan, tetapi keadilan dan keihklasan pun menjadi porsi utama untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkarakter. Adil bagi peserta didik, adil bagi guru, dan adil bagi pihak keluarga. Sehingga tidak terjadi kasus bullying secara psikis bagi mereka ataupun kasus pembohongan publik.

Rumah Cinta Bunda, 01 Desember 20017

REFERENSI:

“Teori Bagus”

Perjuangan Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Diperoleh 13 November 2017, dari http://teoribagus.com/perjuangan-pemikiran-pendidikan-ki-hadjar-dewantara

*) Lela Latifah, S.Pd.,M.M.Pd dan Ujang Aris, bekerja sebagai guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bina Karya Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

i Benar-Benar Inklusif

BAGIKAN
Berita berikutnyaOptimalisasi Potensi Anak Prasekolah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here